Masalah Polusi Udara di Jakarta, Judistira Hermawan Minta Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK

22 Agustus 2023

Berita Golkar - Satu per satu anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menyampaikan usulan kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengenai upaya menekan polusi udara

Legislator Fraksi Partai Golkar, Judistira Hermawan meminta agar Pemprov DKI Jakarta mewajibkan uji emisi kendaraan sebagai syarat untuk proses perpanjangan STNK.

"Melalui rapat ini saya minta kepada Dinas LH untuk ambil alih mengusulkan ke pemerintah pusat dan kepada gubernur bahwa uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," kata Judistira di ruang rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/8/2023).

Pasalnya, ujar Judistira, sejumlah kebijakan yang diambil Pemprov DKI saat ini dalam hal penanganan polusi udara hanya bersifat sementara di saat kondisi udara tengah memburuk. "WFH, kemudian ada penambahan transportasi ke wilayah sekitar nah ini kan hanya sifatnya sementara," kata dia.

Baca Juga: Lawan Polusi, Ahmed Zaki Iskandar Bakal Berikan Sanksi Pelaku Pembakaran Sampah di Tangerang

Sedangkan di sisi lain, pemerintah dengan alasan ekonomi tidak mungkin menghentikan laju penjualan kendaraan baru di Jakarta. Karenanya, kebijakan jangka panjang paling masuk akal untuk menekan polusi udara yakni dengan mewajibkan uji emisi sebagai syarat saat proses perpanjangan STNK.

"Pemerintah pusat mendorong terus adanya penambahan mobil dan motor bagaimana ekonomi kita juga bergerak. Tinggal kita di dalam kota DKI Jakarta harus menjaga itu, emisi itu sehingga bisa kita kontrol," paparnya.

Anggota Komisi D Fraksi PSI, Justin Adrian juga sependapat dengan usulan Judistira. Dia bahkan meminta Pemprov DKI juga mewajibkan warga untuk memiliki garasi jika hendak memiliki kendaraan.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan data bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 26 juta unit dan bakal terus bertambah setiap waktunya. "Termasuk juga sebenarnya dengan wajib punya garasi karena kita sudah punya aturannya," kata Justin.

Selain itu, dia mengusulkan gedung-gedung pemerintahan juga menerapkan tarif parkir agar masyarakat berpikir ulang untuk membawa kendaraan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Resmikan Wisata Kelas Dunia Situ Bagendit di Garut

"Tarif parkir saya kira harus diberlakukan di seluruh tempat termasuk kantor pemerintah, termasuk di DPRD DKI. Jangan hanya diberlakukan kepada masyarakat tapi juga harus di kita juga," kata Justin.

"Karena kita tidak mungkin melarang penjualan kendaraan bermotor tapi paling tidak kita mengendalikan," tuturnya. (sumber)

fokus berita : #Judistira Hermawan