Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Dukung Kebijakan Cabut KJP Siswa Merokok

05 Mei 2023

Berita Golkar - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengusulkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang ketahuan merokok dicabut. PAN, PSI, hingga Golkar mendukung usulan tersebut.

"Sebagai upaya mendidik karakter siswa dan memberikan efek jera, kita mendukung," ujar Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rahman Rakinda, kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).

Namun, Oman menyebut perlu ada sosialisasi dan pembinaan jika aturan itu diterapkan. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga berpendapat aturan ini tepat demi melindungi pelajar.

"Sebagai upaya melindungi generasi muda dari bahaya rokok saya pikir ini hal yang patut dilakukan. Hukuman ini bisa membuat anak untuk berpikir dua kali untuk merokok," kata Anggara.

Baca Juga: Nusron Wahid Ungkap Alasan Partai Golkar Ogah Dukung Ganjar Pranowo Capres

Anggara meminta ada upaya pencegahan lebih dulu. Dia mengatakan kesadaran soal bahaya merokok harus diketahui para pelajar.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan juga mendukung usulan Heru Budi. Dia juga mengusulkan KJP siswa yang terlibat tawuran dicabut.

"Bukan hanya kaitan rokok tapi juga yang tawuran (sanksi KJP dicabut), jadi dua hal ini ya saya kira penting diperhatikan anak didik kita, jangan melakukan pelanggaran dan kriminal," ujarnya.

Sebelumnya, Heru Budi mengusulkan pelajar yang kedapatan merokok agar KJP-nya dicabut. Dia mengatakan KJP tersebut bisa dialihkan ke siswa lain.

Baca Juga: Christina Aryani Desak Pemerintah Cepat Bebaskan WNI Yang Disekap di Myanmar

Hal itu disampaikan Heru saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (5/5). Heru awalnya menceritakan pengalamannya meninjau sekolah-sekolah saat bertugas sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

"Waktu Wali Kota di Jakarta Utara tahun 2014, karena saya ajak bicara anak itu bicara di depan dan dia bilang mendapatkan kekerasan. Tugas guru di DKI, minimal mendengarkan cerita anak sambil melihat kondisi anak ini. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok, bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai nggak? Jangan-jangan dibelikan rokok," kata Heru Budi. Heru lantas menginstruksikan agar Dinas Pendidikan memastikan betul penerima KJP tepat sasaran.

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan pemda kan terbatas," ujar Heru. (sumber)

 

fokus berita : #Heru Budi Hartono