Minimalisir Sapras Berbayar, Hetifah Minta Sekolah Optimalkan Dana BOS

28 Juli 2023

Berita Golkar - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah diramaikan dengan polemik seragam dan buku paket berbayar di suatu sekolah beberapa saat lalu. Fenomena yang terjadi saat memasuki tahun ajaran baru 2023/2024 ini tidak hanya berlaku di Kukar, namun secara luasnya di beberapa daerah di Indonesia. Polemik yang meresahkan orang tua murid ini mendapat sorotan langsung dari Legislator Senayan, Hetifah Sjaifudian.

Wanita yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi X di DPR RI ini mengatakan bahwa kebutuhan mendasar murid dalam menuntut ilmu sudah seharusnya terpenuhi. Di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Hetifah menyebut melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Keperluan seperti alat tulis, buku hingga seragam telah dibantu melalui dana yang disalurkan ke sekolah.

"Mungkin yang rumit untuk SMA dan SMK yang kenyataannya dana BOS tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Selama itu menjadi keputusan bersama dan tidak ada satupun orang tua yang dipaksa. Ini jangan sampai menjadi kesempatan oknum sebagai modus mengambil keuntungan di tahun ajaran baru ini," ungkap Hetifah saat dikonfirmasi Prokal.co, Jumat (28/7).

Baca Juga: Nyaleg di Gerindra Tapi Masih Aktif Jadi Anggota DPR RI di Partai Golkar, Dedi Mulyadi Dilaporkan Ke MKD

Politikus partai Golkar tersebut sudah seharusnya penggunaan dana BOS ini transparan di setiap sekolah. Untuk mengetahui secara jelas berapa dana yang digunakan untuk murid. Sebagai upaya membantu para orang tua murid yang ekonominya mengalami kesulitan. Hetifah sebut dirinya juga mensosialisasikan Program Indonesia Pintar (PIP). Yang dapat membantu murid mendapat dukungan dana.

Mengingat nilai tinggi yang dikenakan kepada orang tua murid terhadap beberapa sapras sekolah. Hetifah menyebut perihal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama. Salah satu langkahnya adalah subsidi silang. Terkait kemungkinan program seragam gratis. Hetifah harap pemerintah daerah dapat menggunakan keleluasaan yang diberikan dari dana BOS Kemendikbudristek RI.

"Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia memiliki banyak program seragam gratis ke anak-anak. Dan saya mensupport itu. Intinya semua kebutuhan sekolah seharusnya bisa dicover negara. Karena itu amanat konstitusi. Apalagi APBN/APBD itu 20 persen dikhususkan untuk pendidikan," tutup Hetifah. (sumber)

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian