Meutya Hafid Tawarkan 7 Solusi Rekonsiliasi Konflik RI Dengan KKB Papua

08 Juli 2023

Berita Golkar - Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negosiasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua.

“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (8/7/2023).

Meutya meyakini pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis, yang tidak semuanya dapat disampaikan ke publik, termasuk pertimbangan yang matang atas keputusan pemberian uang tebusan. "Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Meutya berharap kasus penyanderaan Kapten Philip tidak berhenti sampai pada pemberian uang tebusan Rp5 miliar, sebagaimana kabar yang beredar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRA Aceh, TR Keumangan Ajak Semua Pihak Dukung Pj Gubernur, Achmad Marzuki

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ucap, eks jurnalis yang pernah disandera tujuh hari dalam perang di Irak itu.

Meski demikian, Meutya mengaku memahami urgensi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan, untuk menyelamatkan Kapten Philip. "Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” ucapnya.

Terlepas soal penyanderaan, Meutya mendesak pemerintah mencari penyelesaian komprehensif dari hulu hingga hilir dalam menghadapi KKB, karena aksi-aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan sudah tidak dapat ditoleransi.

“Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya, mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” ujarnya.

Menurut Meutya, penyelesaian masalah KKB perlu ikut melibatkan masyarakat lokal di Papua, sebab warga bumi Cendrawasih memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” katanya.

Baca Juga: Lamhot Sinaga Apresiasi Langkah PLN Upayakan Net Zero Emission

Selain itu, Meutya mengingatkan, pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil, guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” katanya.

Meutya juga meminta pemerintah agar membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh, untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan. “Tapi yang pasti, kita tidak boleh kalah dengan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KKB di Papua. Tindak tegas pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara," ujar dia.

Selain itu, Meutya menambahkan, pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada eks anggota KKB.

"Dengan mengikis sedikit demi sedikit anggota KKB, maka aktivitas kekerasan mereka akan berkurang. Tentunya ini berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum dan keamanan yang harus dilakukan secara terukur," imbuh Meutya. (sumber)

fokus berita : #Meutya Hafid