Misbakhun Minta BPKP Kuatkan Peran Strategis Kades Dalam Pengelolaan Dana Desa

23 Juni 2023

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR-RI Mukhamad Misbakhun bertemu dengan jajaran kepala desa (kades) se-Kabupaten Pasuruan dalam acara sosialisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Jumat (23/6/2023). 

Dalam sosialisasi bertema "Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa" itu, Misbakhun menekankan regulasi pengelolaan dana desa yang dikelola oleh kepala desa. Dana desa, menurut Misbakhun, disalurkan dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri, yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian setiap tahun dan ditetapkan oleh Kemendes PDTT. 

Pada tahun 2022, alokasi dana desa sebesar Rp68 triliun, yang dialokasikan kepada 74.960 desa. Penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, dukungan program sektor prioritas desa serta program lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Anne Ratna Mustika Imbau Pedagang Hewan Kurban Purwakarta Tak Jualan di Sisi Jalan

"Prinsip pembangunan melalui dana desa adalah upaya Presiden Jokowi untuk melakukan desentralisasi keuangan langsung kepada desa. Namun menjadi aspirasi bersama untuk melengkapi fasilitas penunjang kepada kepala desa agar kinerjanya semakin meningkat dan profesional," terang Misbakhun. 

Hal tersebut berangkat dari kondisi faktual di mana kades yang merupakan aktor utama pembangunan desa merupakan tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan ketokohannya. 

"Kepala desa merupakan aktor sentral dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Kita semua tahu bahwa kepala desa dipilih bukan karena kemampuan intelektualnya tapi lebih karena ketokohannya di masyarakat. Untuk itu perlu diperkuat dengan fasilitas dan dukungan teknis yang membantu kepala desa dalam mengelola kebijakan anggaran," urainya. 

Baca Juga: Warga Makassar Gelar Ritual Sesajen Demi Air Bersih, Hamka B Kady Angkat Bicara

Sementara itu aspirasi langsung disampaikan beberapa kepala desa kepada Misbakhun. Di antara tentang kesejahteraan aparatur desa dan pembangunan infrastruktur desa. 

"Pak Haji Misbakhun, terkait dengan banyaknya jalan desa yang rusak, mohon kami diberikan regulasi agar dana desa bisa kami gunakan untuk membangun jalan kabupaten di desa kami," ujar Muhamad Rofii, Kades Kluwut, Kecamatan Kejayan. 

"Infrastruktur desa ini PR yang utama, isu ini menjadi isu di hampir seluruh Indonesia tidak hanya di luar Jawa saja. Kita ingin Pak Jokowi juga jalan-jalan ke pelosok desa di Jawa agar tahu bahwa permasalahan infrastruktur desa ini terjadi hampir di seluruh tanah air. Maka masukan ini penting untuk kita bawa dan bahas bersama pemerintah," tanggapan Misbakhun. (sumber)

fokus berita : #Mukhamad Misbakhun