Dipimpin Mukhtarudin, Komisi VII DPR RI Lakukan Fungsi Pengawasan Hilirisasi Minerba di Kalteng

16 Juni 2023

Berita Golkar - Komisi VII DPR menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Irvan Prima Pratama di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (15/6/2023). Agenda ini dilaksanakan guna memperoleh perspektif korporasi mengenai dampak kebijakan Pemerintah Indonesia berupa hilirisasi komoditas mineral dan batubara.

Menjalankan fungsi pengawasan untuk mitra Komisi VII DPR RI di antaranya Ditrektorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII yang dipimpin oleh Anggota Komisi VII Mukhtarudin ingin memastikan prospek komoditas mineral seperti pasir zirkon, lemonit, dan titanium dapat berkontribusi terhadap target PDB Tahun 2045 secara signifikan.

"Sebagaimana yang telah ditargetkan Pemerintah bahwa di Tahun 2045, produk domestik bruto (PDB) negara kita dapat mencapai USD9-11 triliun dan pendapatan per kapita sebesar USD21.000-29.000. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui prospek hilirisasi tersebut dari perspektif pelaku usaha dalam hal ini PT Irvan Prima Pratama," tutur Mukhtarudin saat membuka agenda tersebut.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Kebijakan Ekonomi Transformatif Sarana Capai Pertumbuhan Tinggi dan Inklusif

Diketahui, Pemerintah Indonesia tengah mencanangkan kebijakan hilirisasi komoditas mineral dan batubara. Kebijakan ini berpotensi penting demi meningkatkan perekonomian negara melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan devisa ekspor, hingga memperluas lapangan pekerjaan.

Sebab itu, mewakili Komisi VII DPR, Mukhtarudin berupaya menggali informasi terkini tentang perkembangan dan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pengusahaan sektor minerba. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan akan menyerap aspirasi dari masyarakat setempat sekaligus pemerintah daerah yang akan ditindaklanjuti bersama para Anggota Komisi VII DPR dengan mitra terkait.

"Dengan hilirisasi, negara kita dapat terbantu ke luar dari negara pendapatan menengah menjadi negara yang memiliki pendapatan tinggi. Kami juga menilai bagaimana stakeholder terkait mengoptimalkan keanekaragaman mineral kekayaan alam Indonesia untuk negara," tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (sumber)

fokus berita : #Mukhtarudin