Ridwan Kamil Investigasi Ponpes Al-Zaytun Hingga Aliran Dana ke Para Jenderal

21 Juni 2023

Berita Golkar - Pondok Pesantren atau Ma'had Al Zaytun kembali akan didemo massa. Kali ini, Forum Solidaritas Dharma Ayu akan melakukan unjuk rasa pada Kamis (22/6/2023). Sebanyak 1.200 personel kepolisian akan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, mengatakan, pihaknya akan menurunkan 1.200 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Jumlah personil itu sama seperti pengamanan dalam aksi unjuk rasa di lokasi yang sama sepekan yang lalu.

Fahri menyatakan, karena keterbatasan jumlah personil di Polres Indramayu, untuk aksi unjuk rasa yang mengundang massa yang besar, pihaknya kemungkinan akan dibantu oleh personil Polda Jabar dan Polres di sekitar Indramayu. Pihaknya pun akan memantau apakah nanti perlu ada bantuan dari Polda dan Polres tetangga atau tidak.

Baca Juga: Miliki Banyak Manfaat, Airlangga Hartarto Ajak Masyarakat Gabung BPJS Ketenagakerjaan

"Untuk jumlah personil perkiraan masih sama seperti kemarin. Tapi sekali lagi, kita masih update," kata Fahri, saat ditemui di sela Apel Ketua Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), di Lapangan Mako Polres Indramayu, Rabu (21/6/2023).

Selain jumlah personil, Fahri menyatakan, persiapan teknis pengamanan unjuk rasa di Mahad Al-Zaytun juga akan sama persis seperti aksi sepekan yang lalu. Termasuk cara bertindak maupun pola pengamanannya.

Fahri pun mengimbau kepada peserta aksi untuk menyampaikan pendapat di muka umum agar berjalan dengan aman dan kondusif. Begitu pula kepada seluruh masyarakat, diimbau untuk sama-sama menjaga kondusivitas supaya tetap aman.

Seperti diketahui, dalam selebaran yang beredar, massa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Mahad Al-Zaytun pada Kamis, 22 Juni 2023. Dalam selebaran itu juga tertulis kekuatan massa aksi sebanyak 10 ribu pasang kaki.

Baca Juga: Targetkan Kursi Ketua DPRD Sulsel, Abdul Wahab Tahir Evaluasi Kekuatan Bacaleg Tiap Bulan

Investigasi Dimulai

Sementara, tim investigasi penyelidikan Ponpes Al Zaytun mulai bekerja. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, tim investigasi yang dibentuk pihaknya telah memanggil pengurus Ponpes Al-Zaytun untuk dimintai keterangan terkait dengan aktivitas di pesantren. Ridwan Kamil mengatakan, pengurus pesantren, dipanggil untuk datang pada Kamis (22/6) dan Jumat (23/6).

"Yang saya tahu, Kamis dan Jumat pesantren Al-Zaytun dipanggil untuk memberikan keterangan klarifikasi kepada tim investigasi yang dibentuk oleh gubernur," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kota Bandung pada Rabu (21/6).

Namun, Emil belum menyebutkan secara rinci rencana lokasi tempat pertemuan antara pihak Ponpes Al Zaytun dan tim investigasi. Emil berharap pengurus pesantren dapat bersikap dengan memenuhi panggilan.

"Mudah-mudahan lancar, saya harapkan datang, kalau tidak kami berarti sama saja dengan memberikan pernyataan tidak taat pada aspek aturan hukum di negara ini," katanya.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Respons Lesunya Keramik Nasional Imbas Produk Impor Asal China

Aliran Dana Al Zaytun

Pengamat terorisme, Al Chaidar menyebut besarnya dana yang terkumpul dari para anggota NII KW 9 yang dipimpin oleh pendiri Ma'had Al Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,  turut mengalir dan dinikmati oleh sejumlah jenderal dan pejabat era orde baru yang kini masih memiliki pengaruh besar. Menurutnya sejak awal berdiri, NII KW 9 sejatinya memiliki misi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana masyarakat.

"Jadi untuk memperkaya diri sendiri-sendiri saja dan beberapa jendral-jendral pendukung dia. Ya, pejabat-pejabat di orba dulu sampai sekarang. (Apa sekarang masih ada aliran dana ke pejabat-pejabat itu?) Ya, masih ada, yang (dana untuk) Al Zaytun itu, yang sekolah itu hanya sepuluh persen saja dari dana yang terkumpul, 90 persennya kan untuk masuk ke kantong jenderal-jenderal itu," kata Al Chaidar kepada Republika.co.id pada Rabu (21/6/2023).

Al Chaidar menjelaskan, gerakan NII KW 9 telah muncul sejak 1991 di Banten. Kala itu ada sebanyak 14 juta orang yang bergabung dengan NII KW 9 dan bersedia mengumpulkan dana. Al Chaidar menyebut dari 14 juta orang itu terkumpul dana mencapai Rp 800 miliar.

Dana itulah yang digunakan untuk membangun Ma'had Al Zaytun sebagai pusat dari pada NII KW 9. Dalam perkembangannya, di bawah pimpinan Panji Gumilang, NII KW 9 memperluas pengaruhnya ke seluruh wilayah.

Baca Juga: Soal Capres, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus Tegaskan Tegak Lurus Jalankan Hasil Munas

Lebih lanjut Al Chaidar mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke Al Zaytun dan bergabung dengan NII KW 9 lambat laun akan diperas hartanya. Karena itu para anggotanya berakhir mengalami kerusakan finansial dan kehancuran dalam keluarga.

Untuk menguatkan citranya di mata orang-orang yang bergabung yang kebanyakan masih memiliki keterkaitan dengan keluarga NII, Panji Gumilang pun mendeklarasikan diri sebagai Imam negara Islam Indonesia. Hal itu membuat pengikutnya pun semakin bertambah hingga 40 juta orang. Dana dari anggota NII KW 9 pun terus masuk dan digunakan sebagian untuk pembangunan lembaga pendidikan hingga pelabuhan dan kapal-kapal.

Oleh karena itu, menurut Al Chaidar NII KW 9 bukanlah NII yang pernah dipimpin oleh Kartosoewirjo. Sebab sejatinya memiliki tujuan utama yang jauh berbeda. Misi NII KW 9 sebatas meraup dana masyarakat untuk kepentingan elit NII KW 9 dan sejumlah jenderal dan pejabat yang kini masih memiliki pengaruh besar.

"Jadi Al Zaytun itu NII KW 9 yang merupakan NII Palsu. Bukan NII asli. Jadi tidak ada hubungan. Misi utamanya adalah mengumpulkan uang saja, tidak pernah dia mendirikan Negara Islam. Karena itu dia organisasi NII palsu, hanya  untuk mengelabui masyarakat saja, mengelabui jamaah, supaya jamaah itu mengumpulkan dana. Supaya membuat proyek-proyek besar, sekolah, pesantren, sampai Bank CIC yang kemudian bangkrut itu," katanya.

Baca Juga:  Menpora Dito Ariotedjo: Atlet Hebat, Finansialnya Harus Sehat dan Kuat!

Tentang ajaran atau paham Panji Gumilang yang didoktrinkan di Ma'had Al Zaytun...

Tentang ajaran atau paham Panji Gumilang yang didoktrinkan di Ma'had Al Zaytun kepada anggota NII KW 9, menurut Al Chaidar bukanlahlah ajaran NII Kartosoewirjo. Menurutnya, Panji Gumilang menganut ajaran Isa Bugis yang juga menganggap bahwa paham Komunis, Nasakom, merupakan bagian dari ajaran Islam. Ajaran ini pun meyakini Karl Marx adalah rasul.

Oleh karena itu, menurut Al Chaidar tak mengherankan ketika Panji Gumilang mengklaim dirinya bermazhab Soekarno, dan mengaku diri sebagai komunis. Panji Gumilang juga mendoktrinkan kepada anggota tentang tidak wajibnya melaksanakan sholat lima waktu. Sebab yang utama adalah mengumpulkan dana.

Dalam paham Isa Bugis yang dianut Panji Gumilang, juga memiliki paham takfiri. Karena itu  menganggap orang-orang di luar NII KW 9 adalah kafir yang harus diperangi dan diperbolehkan dirampas hartanya. Hingga akhirnya lambat laun, menurut Al Chaidar, NII KW 9 akan dapat memunculkan orang-orang yang radikal.

Al Chaidar menilai bahwa kesulitan dalam penindakan terhadap Al Zaytun dan Panji Gumilang adalah karena adanya kekuatan besar di tingkat elit pejabat yang melindungi. Di mana, para pejabat tersebut, kerap memperoleh dana dari Al Zaytun.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Ahmed Zaki Iskandar Lepas 100 Orang Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban

"Karena dilindungi oleh kekuatan-kekuatan intelijen. Kekuatan intelijen itu tidak institusional sifatnya. Tetapi lebih kepada bersifat personal. Jadi ada orang-orang tertentu yang merasa ini periuk nasi mereka, kalau diganggu, jadi mereka kan tidak korupsi dari Negara, mereka mengambilnya dari umat Islam itu," katanya.

Menurut Al Chaidar, ke depannya pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan Al Zaytun dan melakukan pembinaan terhadap para santri, wali santri dan guru. Namun, menurutnya yang terpenting juga adalah menyeret Panji Gumilang ke pengadilan atas sejumlah kasus di antaranya penyerobotan tanah warga Indramayu, kasus pelecehan seksual karyawati Al Zaytun, hingga kasus pencucian uang dari dana yang dikumpulkan masyarakat.

"Penegakan hukum perlu dilakukan pemerintah, itu pun kalau mampu. Karena pasti jenderal-jenderal yang dibelakang Al Zaytun ini melakukan manuver-manuver karena mereka memiliki jejaring kuasa, pengaruh di berbagai lini. Yang sulit bagi  pemerintah untuk bisa mengabaikan pengaruh-pengaruh kekuasaan itu," katanya. (sumber)

fokus berita : #Ridwan Kamil