Nurdin Halid Pastikan Partai Golkar Tak Terjamah Tangan-Tangan Liar, Sekalipun Dari Istana

05 Agustus 2023

Berita Golkar - Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid membantah partainya saat ini sedang diobok-obok atau diganggu. Ia menegaskan partai berlambang beringin itu damai-damai saja.

Hal itu disampaikan Nurdin Halid seiring dengan menguatnya isu Golkar akan diambil alih. Dengan cara melengserkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang belakangan namanya disebut dalam kasus korupsi.

“Kalau sekarang ini ada yang berpendapat bahwa Golkar sedang diobok-obok. Saya ingin menegaskan bahwa saat ini Golkar dalam keadaan damai tenang,” tegas Nurdin dikutip fajar.co.id dari unggahan Instagramnya, Sabtu (5/8/2023).

Eks Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pihaknya tak menghawatirkan apapun. Ia yakin, sistem Partai Golkar sudah begitu bagus.

Baca Juga: Arsyadjuliandi Rachman Hadiri Turnamen Permainan Tradisional Gasing II Se-Riau 2023

“Tidak ada hal-hal yang kami khawatirkan. Kenapa? Karena dalam sistem Partai Golkar betul-betul taat konstitusi,” jelasnya.

Karena sistem yang bagus, Nurdin menyebut tidak muda mengganggu partainya. Bahkan sekalipun itu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang belakangan menyatakan siap menggantikan Airlangga.

“Tidak mudah orang mengobok-obok Partai Golkar. Bisa saja orang luar itu mau ada Bang Luhut dan sebagainya, ada istana sama sekali tidak ada,” terangnya.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu menjelaskan, pemilihan ketua baru hanya bisa melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sementara Munaslub hanya bisa dihelat oleh dua institusi.

Baca Juga: Hoax! Partai Golkar Segera Deklarasi Gabung Koalisi Perubahan

“Karena di dalam itu ada dua institusi yang bisa memungkinkan digelaranya Munaslub. Yang pertama adalag DPD sendiri, ini pun harus atas daripada pelanggaran konstitusi pelanggaran AD ART,” jelasnya.

Kedua, yakni dua per tiga dari DPD 1. Nurdin menyebut tidak ada pihak luar yang bisa berwenang menggelar Munaslub selain dua itu. Apalagi hanya dewan pakar.

“Yang kedua, 2/3 DPD 1, hanya dua ini. Kalau hanya ada oknum apalagi dewan pakar itu tidak punya kewenangan,” tambahnya.

Sedangkan Luhut, meskipun siap menggantikan Airlangga, hingga kini hanya didorong oleh segelintir elit partai. Seperti Dewan Pakar Golkar Jawa Timur Yusuf Husni. (sumber)

fokus berita : #Nurdin Halid