Kans Partai Golkar Dukung Prabowo Subianto Makin Besar Usai Isu Munaslub

04 Agustus 2023

Berita Golkar - Sejumlah DPD I Partai Golkar menginginkan partai berlambang pohon beringin itu mendukung Menteri Pertahanan cum Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2023. Usulan itu mereka sampaikan langsung ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat pertemuan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali akhir pekan kemarin.

Pertemuan tersebut digelar di tengah menguatnya isu desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pertemuan dengan Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia itu dilakukan setelah Airlangga bertemu serta memberikan buket mawar berwarna merah dan kuning kepada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Momen itu terjadi saat Puan mengunjungi kediaman Airlangga di Jalan Tirtayasa Nomor 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023). Bunga politik berwarna merah kuning tersebut merupakan representasi simbol Golkar dan PDIP. Laporan lengkap terkait “simbol bunga” dalam pertemuan ini, bisa dibaca di link ini.

Dukungan sejumlah DPD I Partai Golkar terhadap Prabowo itu bukan tanpa alasan. Prabowo yang merupakan bakal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu dianggap memiliki elektabilitas yang signifikan dibandingkan dengan bakal calon lainnya.

Baca Juga: Wahab Tahir Puji Hamka B. Kady Anggota Dewan Yang Rajin Menyapa Rakyatnya

Misalnya, hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 10-19 Juli 2024 di 34 provinsi Indonesia yang menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dengan meraih 33,8 persen, Ganjar Pranowo (20,2 persen), dan Anies Baswedan (16,4 persen).

Survei itu melibatkan 1.420 responden dengan teknik pengambilan sampel acak berjenjang (multistage random sampling). Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry mengatakan, naiknya elektabilitas Prabowo turut disokong dari faktor endorsement Presiden Jokowi. Hal itu turut mempengaruhi melemahnya elektabilitas Ganjar.

Suara-Suara DPD I Partai Golkar soal Koalisi Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman mengatakan, para ketua DPD I menyampaikan harapan kepada Airlangga Hartarto agar memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra dan ikut mendukung Prabowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

 “Di dalam diskusi santai dan informal, sebagian besar suasana keyakinan dan kebatinan beberapa DPD I Golkar agar bisa berkoalisi dengan Gerindra,” kata Maman. Menurut dia, para ketua DPD I Golkar juga optimistis bahwa Prabowo memiliki akar genealogi yang sama dengan Golkar. Hal itu mengingat masa lalu Prabowo yang pernah bersama Golkar sebelum mendirikan Partai Gerindra.

Baca Juga: Rohidin Mersyah Sayangkan Masih Terjadinya Insiden Perundungan di Dunia Pendidikan Bengkulu

“Dikarenakan Pak Prabowo juga pernah di Golkar dan di Pilpres 2014, Golkar pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji mengaku, dukungan parpol berlambang beringin terhadap bakal capres atau cawapres mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Sarmuji mengatakan, jika arahan itu mengarah ke Prabowo, maka ia pun mendorong agar Golkar ikut mendukung pilihan tersebut. Hanya saja, Sarmuji tidak menyebut pilihan ke Prabowo adalah hal yang mutlak saat ini di partainya. Apabila Jokowi mau memilih yang lain, Sarmuji juga meminta Golkar mengikuti petunjuk tersebut.

“Istilah orang Jawa kita yang harus pandai meraba tanpa menyentuh. Membaca isyarat tanpa diperintah," kata Sarmuji. Selain mengusulkan untuk mendaulat Prabowo, para ketua DPD I juga sepakat menolak menggelar Munaslub.

Wacana Munaslub muncul karena elektabilitas parpol berlambang pohon beringin itu disebut cenderung menurun menjelang pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Apalagi, Airlangga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Baca Juga: Golkar, Partai Tua Yang Tak Mudah Digoyang Oleh Kencangnya Angin Politik

Meski demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Mekeng menilai, dukungan para Ketua DPD Golkar Tingkat l tersebut bukan pernyataan resmi. Mekeng mengatakan usulan puluhan DPD itu merupakan pendapat pribadi.

“Enggak ada, itu kan pendapat pribadi bukan pendapat institusi. Jadi, itu mungkin omongan-omongan di setelah munas kan, ngopi bareng. Itu bukan pernyataan resmi," kata Mekeng saat dihubungi Tirto, Kamis (3/8/2023). Mekeng mengklaim, para Ketua DPD I Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga Hartarto selaku ketua umum untuk menentukan arah koalisi.

Airlangga Hartarto Temui Para Senior Golkar Di tengah menguatnya isu Munaslub itu, Airlangga juga mengumpulkan para senior di Plataran Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (2/8/2023). Para senior Golkar itu di antaranya: Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Airlangga mengaku mendapatkan pesan dan masukan penting dari ketiga seniornya itu agar menjaga soliditas dan target kemenangan menghadapi Pemilu 2024. Airlangga dan para ketua dewan juga menyepakati soal keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas terkait arah politik Partai Golkar.

Baca Juga: Uang Penumpang Hilang di Pesawat, Muhammad Fauzi Minta Dirjen Kemenhub Evaluasi Sistem Keamanan Maskapai

“Sehingga dukungan ini memudahkan Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan dengan soliditas seluruh jajaran saya optimistis Partai Golkar bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (3/8/2023).

Permintaan serupa disampaikan Akbar Tandjung. Ia meminta para pengurus dan kader untuk saling kompak satu sama lain melawan isu Munaslub tersebut.

“Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan,” kata Akbar Tandjung.

Dengan mendorong penolakan Munaslub, Akbar meminta kepada DPP Partai Golkar untuk mencari cara dan sejumlah strategi agar Golkar menang dalam Pemilu 2024. Strategi tersebut harus disusun menjadi pedoman yang dilaksanakan oleh segenap pengurus dan kader Golkar.

Baca Juga: Prestasi Anne Ratna Mustika Mampu Jadikan Purwakarta Sebagai Tujuan Utama Investasi di Jabar

Di sisi lain, dia meminta para pengurus Golkar mengumpulkan kadernya secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan aturan Golkar untuk konsolidasi. Termasuk pengarahan pemenangan Partai Golkar dalam pertemuan tersebut.

“Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar," kata Akbar. Akbar menyerahkan sepenuhnya persoalan Munas dan Rapimnas kepada Airlangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar.

Jika Dukung Prabowo Harus Munaslub? Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan, tidak menjadi soal jika Golkar mendukung Prabowo Subianto. Namun, keputusan tetap melalui proses Munaslub. Sebab, keputusan Munaslub Partai Golkar 2019 menyatakan Airlangga maju sebagai capres 2024. Ia mengatakan pelaksanaan Munaslub tidak harus menurunkan Airlangga dari kursi ketua umum.

“Keputusan Munas itu mendukung Pak Airlangga menjadi presiden. Jadi, kalau mau diubah boleh, dukung siapa pun boleh, tetapi harus diubah dulu hasil Munaslub tanpa mengganti Pak Airlangga sebagai ketua umum. Tetapi mengubah calon presiden," kata Ridwan, Jumat (4/8/2023).Menurut Ridwan, perubahan keputusan Munaslub 2019 harus diputuskan lewat mekanisme Munaslub juga.

Baca Juga: Takkan Dibubarkan, Ridwan Kamil: Al Zaytun Bakal Dibina Dengan Kurikulum Baru

"Itu diubah dulu. Selama itu tidak diubah, tidak bisa kita mengganti calon presiden. Itu inkonstitusional semua. Nanti akan dituntut di PTUN oleh kader Golkar karena tidak melaksanakan keputusan Munas," ucap Ridwan.

Ridwan sendiri mengaku tidak memiliki hak suara untuk menyatakan dukungan Partai Golkar terhadap capres di Pilpres 2024. Pasalnya, kata dia, yang memiliki suara hanya DPD kabupaten/kota serta provinsi se-Indonesia.

 “Harus di dalam Munas diputuskan. Saya gak punya hak suara. Yang punya hak suara Munas adalah kabupaten/kota se-Indonesia 500 ribu suara dan provinsi. Kenapa sih Pak Airlangga takut Munas? toh dia gak diganti. Munas sekalian konsolidasi pemenangan pemilu. Barulah waktu itu kita menentukan calon presidennya," tutup Ridwan.

Ada Peluang Golkar Daulat Prabowo Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai, ada peluang bagi Golkar untuk mendukung Prabowo menjadi bakal capres. Namun, konsekuensinya Golkar harus masuk ke koalisinya Gerindra dan PKB itu. Di sisi lain, Golkar juga mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi, Airlangga dan Puan sepakat membentuk tim teknis.

Baca Juga: Golkar Sulsel Bakal Pecat Siapapun Kader Yang Terlibat Penggunaan Narkotika

 “Ada kemungkinan Airlangga sudah ketemu Puan mereka bilang di penjajakan untuk koalisi dan bahkan membentuk tim teknis," kata Kunto, Jumat (4/8/2023).

Kunto memandang, saat ini Golkar sedang ditarik-menarik baik oleh Gerindra maupun PDIP. Tarik-tarik itu menguntungkan Golkar karena bisa jadi partai berlambang pohon beringin itu punya posisi tawar bagi Ketum Airlangga untuk bisa menjadi cawapres Prabowo dan Ganjar.

“Jadi menurut saya peluangnya ada asal, kasarnya harganya pas lah, entah itu Airlangga jadi cawapres ataupun tawaran-tawaran lainnya, mungkin diberikan oleh koalisi Prabowo maupun koalisinya Ganjar," tutur Kunto.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, prinsipnya Golkar pasti menghitung betul soal ke mana arah koalisi akan berlabuh. Setiap masukan dan usulan DPD Partai Golkar Tingkat l pasti akan menjadi referensi utama.

“Meski begitu, keputusan resmi Golkar dukung siapa pastinya akan diputuskan secara resmi dan diumumkan secara terbuka," kata Adi.

Oleh karena itu, kata dia, peluangnya bisa saja ke Prabowo maupun Ganjar. "Tapi tidak dengan Anies seperti penegasan Airlangga," tutup Adi Prayitno. (sumber)

fokus berita : #Partai Golkar