JK Sebut Arah Partai Golkar Tergantung Penguasa, Airlangga Hartarto: Perlu Kerjasama

31 Juli 2023

Berita Golkar - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK yang menilai Golkar terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa. Airlangga mengatakan kerja sama selalu diperlukan. "Kerja sama selalu diperlukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Airlangga menjelaskan, Partai Golkar butuh kerja sama dengan partai lain untuk maju dalam Pilpres 2024. Sebagai informasi, Golkar saat ini memiliki total kursi parlemen 85 atau sebesar 14,78 persen. Sementara, untuk mencalonkan presiden di Pilpres 2024, partai diharuskan memiliki 20 persen kursi di parlemen. "Karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK menolak adanya isu musyawarah luar biasa (munaslub) menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartato. Namun, JK tetap mengkritik Golkar yang dinilainya terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang, Pihak Pertama Membongkar Jaringan Mafia IMEI Ilegal

"Sangat tidak setuju (isu munaslub). Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar," kata JK usai menghadiri acara 'Seminar Anak Muda untuk Politik', Gedung DPR RI, Senayan, Senin (31/7/2023).

JK menyebut tak perlu mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar. Namun, ia menyinggung sikap Golkar belakangan agak telat karena bergantung ke penguasa.

"Ya mau apalagi, evaluasi apalagi. Karena Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," ujar JK menjawab pertanyaan apakah pencapresan Airlangga perlu dievaluasi.

"Dan siap berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan dengan ini saya. Ya, semua partailah tidak mandiri dalam penentuannya," sambungnya.

Bukan hanya Golkar, JK berpendapat seluruh partai jelang Pemilu 2024 juga tak mandiri dalam menentukan sikap. Ia menilai jika hal ini terus berlanjut, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. "Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," pungkasnya. (sumber)

fokus berita : #Airlangga Hartarto