Munaslub Partai Golkar Diduga Kuat Untuk Paksakan Dukungan Ke Capres Tertentu
25 Juli 2023
Berita Golkar - Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar mulai digoyang oleh isu pergantian ketua umum lewat musyarawah nasional luar biasa (munaslub). Isu munaslub semakin santer menyusul dipanggilnya Airlangga oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor minyak sawit (CPO).
Beberapa nama pun digadang-gadang menggantikan Airlangga jika munaslub akhirnya nanti terpaksa dilaksanakan. Ada tiga nama yang belakangan disebut-sebut menjadi calon kuat, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo; Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan; dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2023), Bahlil Lahadalia mengaku siap menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Namun, kata dia, proses tersebut harus melalui mekanisme partai yang berlaku. "Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai saja," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, setiap kader yang merasa memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada partai akan siap untuk memimpin partai. "Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai," ujarnya.
Menurut Bahlil, dirinya saat ini masih menjadi anggota Partai Golkar meskipun tidak menjabat secara struktural. Ia menyebut sempat menjabat di jajaran struktural sejak 2001 hingga 2014. "Saya kan sudah bilang dari kemarin. Kalau saya itu kalau kader saya itu dari 2001 sampe 2014 struktural. Selebihnya saya nggak lagi struktural. Tapi kan saya nggak pernah pindah partai," kata dia.
Adapun, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing soal dirinya yang diisukan ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dirinya pun tak ingin mendahului sikap dari Partai Golkar soal penggantian ketua umum. “Kita lihat sajalah, saya itu nggak terlalu ngurusin itu, kok,” kata Luhut kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Saat ditanya soal sikap dirinya bila ditawari maupun didukung oleh Partai Golkar, ia pun bergeming. “Ya, kita lihat nanti lah,” ujarnya singkat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet pun mengaku akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar untuk periode berikutnya. Namun, pencalonannya akan dilakukan lewat forum resmi, yakni musyawarah nasional (Munas) pada 2024.
"Saya akan maju nanti pada saatnya, ketika betul-betul Munasnya terjadi, ya. Sesuai dengan periodisasi yang ada, periodisasi pilihan waktu yang ada," ujar Bamsoet di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/7/2024).
Pekan lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, menegaskan, partai berlambang beringin tidak akan menggelar Munaslub untuk menggantikan posisinya. Airlangga pun menyarankan agar calon penggantinya untuk mengajukan diri di Munas 2024.
Baca Juga: Ferdiansyah Maknai 4 Pilar Kebangsaan Instrumen Untuk Membangun Peradaban Bangsa
"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (Munaslub), Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).
Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga mengkritik pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengaku ingin menjadi ketua umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto. Lamhot menegaskan, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga sangat solid.
Bahlil dinilainya hanya berusaha membuat publik melihat dirinya lebih baik daripada Airlangga. Namun tegasnya, seluruh kader Partai Golkar solid menjalankan amanat Munas di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Perekonomian itu.
"Ada upaya mendelegitimasi keputusan Munas Golkar demi kepentingan pribadi (Bahlil) dan kelompoknya," ujar Lamhot lewat keterangannya, Selasa (25/7/2023).
Ia menilai, Bahlil tengah berupaya mendorong sosok tertentu untuk maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, upaya tersebut tegas ditolak Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai berlambang pohon beringin itu.
"Bahlil sepertinya ingin membawa kapal besar Golkar mendukung capres tertentu, sementara arus di Golkar mendorong membentuk koalisi sendiri atau berkoalisi dengan partai yang memposisikan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024," ujar Lamhot.
Implikasi serius
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemanggilan Airlangga oleh Kejagung sebagai saksi di kasus perizinan ekpor CPO atau minyak goreng bisa berimplikasi serius pada posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini bergantung pada peran Airlangga dalam kasus hukum tersebut.
"Kalau kita lihat implikasinya ya sangat serius kalau Airlangga-nya terkena kasus hukum di Kejaksaan Agung akan berimplikasi kemungkinan besar akan ada Munaslub di Golkar," ujar Ujang dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).
Apalagi, kata Ujang, pemeriksaan Airlangga ini juga bersamaan dengan dinamika di internal Partai Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Ujang pun memprediksi isu Munaslub ini juga bisa jadi terkait dengan persoalan Airlangga tersebut.
"Kita tahu bahwa di politik, itu orang akan jatuh atau bisa digulingkan ketika dia tersandung kasus hukum. Jadi ini berbarengan, paralel antara persoalan di internal Golkar yang menginginkan Munaslub kader kadernya, lalu di saat yang sama ada persoalan hukum atau pemeriksaan Airlangga sebagai saksi," ujar Ujang.
Baca Juga: Anggota DPRD Riau, Sari Antoni Berikan Bantuan Penerangan Jalan Untuk Desa Bangun Jaya, Rohul
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, masih terlalu dini bagi timnya menyimpulkan adanya peran dari Airlangga dalam peristiwa tindak pidana yang berujung pada kelangkaan minyak goreng sepanjang awal 2022 lalu.
“Saya rasa masih sangat prematur untuk menyatakan keterlibatan yang bersangkutan (Airlangga). Bahwa ini, masih dalam penyidikan awal,” kata Kuntadi, Selasa (25/7/2023).
Airlangga, pada Senin (24/7/2023) diperiksa oleh tim Jampidsus di Kejagung dalam penyidikan lanjutan korupsi pemberian izin ekspor CPO. Jaksa menyidik Ketum Partai Golkar itu selama 12 jam. Namun di akhir pemeriksaan, Airlangga masih berstatus sebagai saksi terkait kasus yang merugikan negara Rp 6,47 triliun tersebut.
Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan Airlangga dengan menyampaikan sebanyak 46 pertanyaan. Ada dua klaster umum dalam pemeriksaan terhadap Airlangga. Yaitu menyangkut soal perannya selaku menko dalam penanganan kelangkaan minyak goreng sepanjang Desember 2021 sampai Maret 2022 lalu.
Terkait hal tersebut, Kuntadi menerangkan, penyidik menggali soal kebijakan-kebijakan, dan keputusan teknis dari Airlangga selaku menko perekonomian, pemangku otoritas tertinggi dalam masalah minyak goreng di pasaran.
“Dalam rangka untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Airlangga Hartarto selaku menko perekonomian, khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Tindakan-tindakan yang diambil oleh beliau sebagai menko perekonomian dalam upaya mencegah, dan mengatasi kelangkaan minyak goreng,” kata Kuntadi.
Kedua, kata Kuntadi, pemeriksaan terhadap Airlangga, juga menggali peran menko perekonomian itu, dalam masalah pemberian fasilitas perizinan ekspor CPO yang diterbitkan oleh Kemendag sepanjang periode 2021-2022. (sumber)
fokus berita : #Airlangga Hartarto
Artikel Lainnya
