Terungkap! Kejagung Tak Ada Tersangka Korupsi Minyak Goreng Sebut Nama Airlangga Hartarto Terlibat

24 Juli 2023

Berita Golkar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hari Senin (24/7/2023) ini.

Airlangga Hartarto dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa awal mula nama Airlangga Hartarto muncul dalam kasus ini bukan dari para tersangka korporasi yang telah ditetapkan pada bulan lalu.

"Tidak (ada tersangka yang menyebut Airlangga). Nanti selengkapna disampaikan Dirdik," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Senin (24/7/2023).

Hingga kini, pemeriksaan masih dilakukan oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Airlangga Hartarto diperiksa terkait kebijakan semasa kelangkaan produk CPO dan turunannya di pasar domestik.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Minta Kader Golkar Bali Kawal Implementasi UU Nomor 15 Tahun 2023

"Terkait kebijakan pelaksanaan, reformasi kebijakan karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan," ujar Ketut Sumedana.

Selain Airlangga Hartarto, tim penyidik juga tengah memeriksa saksi-saksi lain terkait berbagai perkara. Menurut Ketut Sumedana, Airlangga Hartarto akan memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan dirinya dalam perkara korupsi ini.

"Ada juga perkara BTS, minyak goreng, dan perkara lain lagi intensif dilakukan pemeriksaan. Nanti beliau akan saya minta untuk doorstop bagaimana subtansi hasil pemeriksaan," katanya.

Penuhi Panggilan

Diberitakan sebelumnya, setelah absen pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hari Senin (24/7/2023) ini.

Pemanggilan terhadap Airlangga Hartarto itu untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Baca Juga: Bahlil Calonkan Diri Jadi Ketum Partai Golkar, Agung Laksono: Apa Kontribusi Dia?

Airlangga Hartarto tiba pagi hari di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, yaitu sekira pukul 08.30 WIB. Saat turun dari mobil Toyota land Cruiser hitam, Airlangga Hartarto tampak didampingi staf dan ajudannya.

Mengenakan kemeja batik cokelat, Airlangga Hartarto hanya melambaikan tangannya ke arah awak media. Kemudian Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun mengacungkan jempolnya sembari mengucapkan salam.

"Selamat pagi," katanya. Begitu tiba di pintu Gedung Pidana Khusus, Airlangga Hartarto terlihat disambut oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto hingga kini masih dilakukan untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Semestinya, Airlangga Hartarto dijadwalkan menghadiri pemeriksaan pada pekan lalu, Rabu (19/7/2023).

Namun saat itu dirinya mangkir, sehingga Kejaksaan Agung kembali melayangkan pemanggilan untuk pemeriksaan hari Senin (24/7/2023) ini.

Baca Juga: Wagubsu Musa Rajekshah Harap Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

Dari pemeriksaan ini, Airlangga Hartarto diharapkan dapat memberikan keterangan sebagai Menko Perekonomian terkait kebijakan semasa kelangkaan produk CPO dan turunannya di pasar domestik.

Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pelaksanaan kebijakan ekspor CPO dan produk turunannya telah merugikan negara hingga Rp 6 triliun lebih.

Diminta patuhi hukum

Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto diminta untuk mematuhi hukum terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021 sampai 2022.

Kejaksaan Agung meminta Airlangga Hartarto memenuhi pemanggilan sebagai saksi secara pantas di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Senin (24/7/2023).

"Yang dipanggil adalah kewajiban. Semua yang dipanggil saksi adalah kewajiban. Kewajiban hukum dan tidak ada alasan untuk menghindari," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Selasa (18/7/2023).

Baca Juga: Trend Makin Positif! Munafri Arifuddin Yakin Golkar Kota Makassar Menang Pemilu 2024

Airlangga Hartarto pun diharapkan dapat memberikan keterangan sepatutnya, sebagai Menko Perekonomian terkait kebijakan semasa kelangkaan produk CPO dan turunannya di pasar domestik.

Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pelaksanaan kebijakan ekspor CPO dan produk turunannya telah merugikan negara hingga Rp 6 triliun lebih.

"Menggali dari sisi evaluasi kebijakan, dari sisi pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan ini sudah merugikan negara cukup signifikan," kata Ketut Sumedana.

Soal Perizinan

Sebelumnya diberitakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjadwalkan pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto pada hari Selasa (18/7/2033) ini.

Menurut keterangan pihak Kejaksaan Agung, Airlangga Hartarto akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada sore hari. Airlangga Hartarto akan dimintai keterangan terkait perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021 sampai 2022. Kejaksaan Agung pun memastikan bahwa Airlangga Hartarto masih berstatus sebagai saksi pemeriksaan kali ini.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang: Koperasi Pilar Kekuatan Ekonomi RI di Era Digital

"Sebenarnya panggilan itu direncanakan Hari Senin kemarin, tapi beliau bersedia hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana beliau bisa hadir dalam rangka berikan keterangan sebagai saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat ditemui awak media, Selasa (18/7/2023).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan dimintai keterangan terkait dengan perizinan ekspor CPO dan produk turunannya pada periode 2021 hingga 2022, di mana pada saat itu terjadi kelangkaan di pasar domestik.

Selain itu, Airlangga Hartarto juga akan diklarifikasi terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sebagai Menko Perekonomian terkait ekspor CPO pada periode tersebut.

"Terkait dengan proses prosedur perizinan, kebijakan, terkait juga pelaksanaan kegiatan ekspor CPO," kata Ketut. Sebelumnya diberitakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto hari Selasa (18/7/2033) ini.

Informasi pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.

Baca Juga: Upaya Jahat Lengserkan Airlangga Hartarto Lewat Munaslub, Luhut Dihadang Agung Laksono

"Benar (Airlangga dipanggil Kejaksaan Agung)," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi Selasa (18/7/2023).

Menurut Ketut Sumedana, Airlangga Hartarto akan diperiksa terkait perkara korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Menko Airlangga Hartarto pun akan hadir memenuhi pemanggilan Kejagung tersebut pada sore hari.

"Perkara CPO. Rencana menurut informasi, beliau bisa hadir jam 16.00 WIB," kata Ketut Sumedana. Terkait perkara korupsi minyak goreng ini, tim penyidik telah menetapkan tersangka korporasi pada bulan lalu, yakni: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Sementara para terdakwa perorangan hasil penyidikan jilid 1, telah divonis hukuman berbeda-beda oleh Majelis Hakim. Para terdakwa tersebut diantaranya ialah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; General Manager PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang; dan Penasihat Kebijakan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

Pada pengadilan tingkat pertama, Indrasari Wisnu Wardhana dijatuhi hukuman tiga tahun penjara Kemudian Master Parulian dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Baca Juga: Indikator Politik: Elektabilitas Partai Golkar di Tempat Ketiga Dengab 9,2 Persen

Lalu Lin Che Wei, Stanley MA, dan Pierre  divonis satu tahun penjara. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman berupa denda. Masing-masing dijatuhi hukuman denda Rp 100 juta atau penjara dua bulan.

Kemudian dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis pada pengadilan tingkat pertama. Sementara dalam tingkat kasasi, Majelis memutuskan untuk memperberat hukuman kelimanya.

Majelis Kasasi menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan bagi Indra Sari Wisnu Wardhana. Kemudian Lin Che Wei divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Adapun Master Parulian dan Pierre Togar Sitanggang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sementara Stanley MA menjadi terdakwa yang paling ringan vonis kasasinya, yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidir 6 bulan kurungan.

Baca Juga: Muhammad Nur Purnamasidi Serahkan Beasiswa PIP dan KIP Untuk Pelajar Sekolah Terpencil di Jember

Desakan Munaslub

Sebelumnya, ramai dikabarkan munculnya desakan dari para politisi senior Golkar untuk digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang meminta Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum maupun calon presiden.

Dewan Etik Partai Golkar memeriksa Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam buntut desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang meminta Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum maupun calon presiden.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah Dewan Etik Partai Golkar memeriksa tokoh senior Golkar Lawrence Siburian di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Lawrence Siburian juga diperiksa karena menggulirkan isu Munaslub melengserkan Airlangga Hartarto. Dia diperiksa selama 3 jam dan dicecar sebanyak 20 pertanyaaan.

"Mengundang, mengundang klarifikasi (besok Ridwan diundang klarifikasi)," kata Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: Survei TBRC: Jika Pemilu Digelar Hari Ini Airlangga Hartarto dan Partai Golkar Unggul 

Namun, Mohammad Hatta enggan merinci mengenai mater pemeriksaan terhadap Ridwan Hisjam. Hal yang pasti, Ridwan Hisjam diperiksa sebagai tindak lanjut terhadap pemeriksaan Lawrence Siburian.

Sebelumnya, Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum maupun calon presiden.

Keputusan itu diungkap setelah eksponen Golkar yang tergabung dalam Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Sejumlah tokoh yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence T.P Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam dan Mantan Anggota Dewan Pakar Golkar Zainuddin Bintang.

Awalnya, Koordinator Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian mengaku prihatin dengan keadaan partai Golkar belakangan ini.

Baca Juga: Rayakan Hari Anak Nasional, Melki Laka Lena: Korban Kekerasan Seks Jangan Bungkam!

Sebab, posisi Airlangga sebagai capres semakin tidak jelas.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam Munas, Rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana sabar tunggu waktunya," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ia mengungkit Airlangga Hartarto sudah diputuskan lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar menjadi capres pada 2020 yang lalu.

Namun hingga saat ini, Airlangga Hartarto tidak bisa berbuat apapun. Sebaliknya, kata dia, calon presiden yang telah muncul di publik hanya ada tiga nama. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Partai sudah terbagi habis ke calon-calon presiden itu, sudah membentuk koalisinya. Nah tinggal PAN. Tapi kita sudah tahu PAN itu arahnya akan ke mana," ungkapnya.

Di sisi lain, Lawrence menambahkan elektabilitas Airlangga Hartarto pun cenderung stagnan. Menurutnya, elektabilitas Airlangga hanya berada di kisaran 1 persen jauh dengan capres-capres lainnya.

Baca Juga:  Festival Danau Nibung, Rohidin Mersyah: Bangkitkan UMKM dan Ajang Pelestarian Lingkungan

"Dari segi elektabilitas, Pak Airlangga 1 persen, untuk menang itu harus 50 plus 1, sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1 persen," jelasnya.

Dari segi parpol, kata dia, elektabilitas Golkar juga kini terus merosot. Menurutnya lagi, partai berlambang beringin di bawah kepemimpinan Airlangga kini hanya sebagai partai menengah.

"Golkar partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita liat survei Golkar berbagai lembaga udah turun dari besar jadi menengah. Nomor 4 atau 5. Itu baru survei, kita belum liat kenyataan 2024. Bisa turun lagi 5,6,7 jadi partai burem. Kami tidak ingin itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Lawrence pun mendesak agar segera diadakan Rampinas untuk segera diadakan Munaslub. Khususnya, kata dia, Munaslub untuk menggantikan Airlangga dari ketua umum Golkar.

"Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," ungkapnya.

Baca Juga: Bang Yos: Awas Pembegal Partai, Airlangga Tetap Kawal demokrasi Bersama Rakyat

Terkait hal ini, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia. Mereka pun diklaim setuju dengan usulan tersebut.

"Hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT. Nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh bodohi," pungkasnya.

Luhut Dinilai Layak Gantikan Airlangga

Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak Airlangga Hartarto diganti dari kursi Ketua Umum. Lantas, siapa yang layak mengganti Airlangga?

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan sosok pengganti Airlangga harus figur yang memiliki klasifikasi super hebat. Sebab, pemilihan umum dan pemilihan presiden bakal berlangsung kurang dari enam bulan lagi.

"Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal 6 bulan sampai Februari harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super hebat lagi ya kan," kata Ridwan Hisjam dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga: Bambang Hermanto Hibahkan Mobil Operasional Untuk Pengajian Al-Hidayah Cirebon

Ridwan Hisjam menilai ada sejumlah nama yang kini duduk jabatan eksekutif yang masuk ke dalam radar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun, hanya Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilai punya klasifikasi super hebat.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat kalau Airlangga dibilang tadi Menko ya kalau Menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, Marinves," jelasnya.

Tak hanya Luhut, kata Ridwan, ada pula nama kader Golkar lainnya yang masuk ke dalam radar. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agung, Gunanjar Sudarsa, tapi tidak menutup senior kalau mau turun," tukasnya. (sumber)

fokus berita : # Airlangga Hartarto