Bacakan Pandangan Umum, Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Soroti Potensi Defisit APBD Tahun 2023

17 Juli 2023

Berita Golkar - Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (17/7) menyoroti wacana yang berkembang akan potensi defisit APBD Provinsi Bali tahun 2023 yang dipicu oleh beredarnya Surat Edaran Sekda Bali Nomor 5253/2023 ke publik.

Padangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan, I Made Suardana ST. tersebut mengatakan, Surat Edaran tersebut merupakan hal yang wajar, karena bertujuan agar semua aparat di bawahnya bersiap mengantisipasi berbagai kemungkinan melalui langkah efisiensi dan proses administrasi yang benar dan transparan.

Di sisi lain, berbagai pihak yang sempat membaca, memberikan pandangannya sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pemahamannya.

Potensi defisit yang disampaikan melalui Surat Edaran Sekda terdiri dari defisit sesuai hasil audit realisasi Anggaran 2022 sebesar Rp 946, 38 miliar ditambah kekurangan SILPA bersih APBD 2023 sebesar Rp 107,366 miliar, sehingga keseluruhan berjumlah Rp 1.053,73 miliar.

Baca Juga: Ilyas Akbar Almadani Puji Gibran Rakabuming Sebagai Figur Muda Yang Inovatif

Berdasarkan proyeksi realisasi pendapatan 2023 sebesar Rp 5.664,5 miliar dan proyeksi realisasi belanja sebesar Rp 7.522 miliar, maka potensi defisit diperkirakan sebesar Rp 1.857,8 miliar, ditambah pembiayaan netto sebesar Rp 65 miliar, maka potensi keseluruhan defisit diperkirakan mencapai Rp 1.922,8 miliar.

Untuk mencermati dan mengkaji angka-angka potensi defisit ini, pada tahap awal harus dicermati aspek pendapatan daerah itu sendiri. Potensi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dipengaruhi komponen PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, dan pajak rokok, berkat kerja keras dan inovasi aparatur yang membidangi, diperkirakan realisasinya bisa naik 7% sampai 8%. Tetapi yang sulit dicapai adalah pendapatan retribusi daerah, yang diperkirakan hanya bisa mencapai 20% saja dari target Rp 59,5 miliar.

Di samping retribusi daerah, komponen Lain-lain pendapatan yang sah, diperkirakan hanya bisa mencapai target sebesar 40,39% saja dari target Rp 900,647 miliar atau kurang sebesar Rp 536,899 miliar. Sumber terbesar tidak tercapainya komponan pendapatan ini, karena belum bisa diwujudkannya perubahan nilai sewa aset pemprov di ITDC Nusa Dua, yang saat ini sedang tahap negosiasi yang alot.

Fraksi Golkar menilai, Posisi pendapatan asli daerah (PAD) sebenarnya sudah bisa dinaikkan dari target Rp 4.731,419 miliar menjadi Rp 5.082,518 miliar, naik sebesar Rp 351,099 miliar atau 7,42%. Tetapi dengan perkiraan tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi Daerah lagi 80% dan lain-lain pendapatan yang sah lagi 60%, ditambah dengan defisit pendanaan hadil audit tahun 2022 dan kekurangan SILPA bersih, maka proyeksi defisit diperkirakan Rp 1,922,8 miliar.

Baca Juga: Pilar Saga Ichsan: Influencer Fest 2023 Jadi Sarana Bangun Kualitas SDM di Tangsel

Dari aspek belanja, komponen terbesarnya adalah belanja modal dalam rangka menunjang proyek Turyapada, shortcut, penataan kawasan Pura Agung Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Gunaksa, Klungkung ditambah dengan kewajiban dalam membayar cicilan hutang dan penyediaan cadangan dalam rangka persiapan Pemilu 2024.

“Pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang bisa diatasi atau sama sekali tidak bisa diatasi? “ kata Suardana

Fraksi Golkar berpandangan, kondisi perkiraan defisit sebesar Rp 1.922,8 miliar akan bisa diatasi, dengan catatan: Pertama : realisasi belanja bisa dihemat minimal 10%, sehingga bisa tersedia dana sebesar Rp 752,2 miliar.

Kedua : efektivitas implementasi 3 (tiga) Perda yang sedang dibahas saat ini, sebagai implementasi UU No.15/2023 tentang Provinsi Bali, terdiri dari Raperda tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing, Raperda tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan, dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Diharapkan mulai triwulan ke-4, dengan asumsi 5 juta wisatawan dalam setahun, diperkirakan bisa mengumpulkan dana minimal Rp 200 miliar.

Baca Juga:  Menpora Dito Ariotedjo Dukung Gelaran BNI UI Half Marathon 2023

Ketiga : menggenjot negosiasi kenaikan sewa aset Pemprov Bali di ITDC, dengan potensi dana sebesar Rp 600 miliar. Keempat : mempercepat realisasi kerjasama aset Pemprov Bali di kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung dengan pihak ketiga, dengan potensi dana masuk sebesar Rp 600 miliar.

Fraksi Golkar menilai, dengan empat langkah strategis tersebut, jika keseluruhan bisa terwujud, maka kekhawatiran terhadap potensi defisit pada Anggaran 2023 tidak akan terjadi. “Tetapi, kekhawatiran akan menjadi kenyataan apabila salah satu, atau atau lebih langkah yang diketengahkan tidak bisa direalisasikan. Tugas kita bersama untuk memberikan dukungan agar apa yang dilakukan, dalam rangka mengatisipasi kondisi anggaran daerah bisa diwujudkan, untuk kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di Bali ini,” kata Suardana. (sumber)

 

fokus berita : #Fraksi Golkar DPRD Bali