Agung Laksono: Tak Ada Masalah Dengan Airlangga Hartarto, Tak Perlu Munaslub

11 Juli 2023

Berita Golkar - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Agung menyebutkan bahwa Airlangga sudah sibuk melakukan lobi politik ke sana-sini untuk menghadapi Pemilu 2024. Dia menambahkan, Airlangga sedang melobi sejumlah partai, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, hingga Gerindra untuk bekerja sama pada Pilpres 2024.

"Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah dengan ketum. Karena beliau juga bekerja keras, sedang lobi ke sana kemari, ke PKB, mungkin juga ke PDI-P, Gerindra," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (11/7/2023).

Agung menjelaskan, Airlangga memiliki hak prerogatif sesuai dengan hasil munas dan rapimnas terkait Pemilu 2024. Dia pun menyesalkan pernyataan anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam yang mengatakan bahwa terbuka peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

 "Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," tuturnya.

Baca Juga: Basri Baco Nilai Polemik JIS Kental Dengan Muatan Politis

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," sambung Agung.

Terkait tiga rekomendasi yang Dewan Pakar Golkar berikan ke Airlangga, Agung menyebut hal tersebut demi mendorong moralitas anggota Golkar se-Indonesia. Agung mengatakan, apabila Golkar sudah menetapkan capres-cawapres pilihan mereka, para anggota di daerah bisa bergerak berdiskusi dengan masyarakat.

"Sehingga kita as soon as possible, the sooner the better, untuk dapat tetapkan pasangan seperti apa. Sehingga teman-teman itu punya issue yang bisa dibawa ketika berdialog, ketika berdiskusi dengan masyarakat di dapilnya masing-masing, makanya diperlukan pasangan tersebut. Di situ salah satu rekomendasinya supaya secepatnya. Kalau bisa bulan Juli-Agustus ini bisa selesai," imbuhnya.

Baca Juga: Nurul Arifin Pastikan Kabar Munaslub Partai Golkar Tidak Benar

Berikut tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar:

1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki “kendaraan politik" dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangi Pilpres dan Pileg 2024.

Baca Juga: Cantik dan Jago Masak, Nasi Goreng Anne Ratna Mustika Jadi Juara I di Hari Bhakti Adhyaksa

Pernyataan Ridwan Hisjam

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019. Keputusan yang ingin dievaluasi terkait dengan penentuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun demikian, ia tak menutup kemungkinan, munculnya potensi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

"Ya apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” sebut Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, para anggota dewan pakar mengadakan rapat di kediaman Agung Laksono di Jakarta Timur, Minggu. Ridwan menjelaskan, alasan utama rapat digelar adalah agar dewan pakar mengeluarkan rekomendasi supaya Golkar segera mengganti dukungannya dari Airlangga pada figur bacawapres lain. Sebab, ia menganggap, saat ini tak ada kejelasan arah dari DPP Golkar terkait langkahnya untuk menghadapi Pilpres 2024.

Baca Juga: Gubri Syamsuar Klarifikasi Isu Soal Kondisi Jalan Rusak di Riau

“Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar,” kata dia.

Menurut Ridwan, saat ini langkah politik Golkar terganjal keputusan Munas 2019 dan posisi Airlangga di Kabinet Indonesia Maju. Maka dari itu, Golkar tak punya keleluasaan untuk bergerak karena harus mengikuti keinginan politik dari Istana.

"Kecuali pada 2019 itu tidak ada keputusan (munas) itu, tidak ada masalah. Sehingga partai bisa bermain dengan lincah, dengan baik, tanpa mengganggu posisi ketua umum di kabinet,” imbuh dia. (sumber)

fokus berita : #Agung Laksono