Ketua FPG DPRD, Karmila Sari Apresiasi Keberhasilan Syamsuar Selama Pimpin Riau

23 April 2023

Berita Golkar - Ketua fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari menyampaikan keberhasilan pemprov Riau jelang habisnya masa jabatan, seperti mampu meningkatkan perekonomian di tingkat desa dan penambahan unit sekolah baru. 

Jelang akhir masa jabatan Gubernur Riau Syamsuar - wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, banyak kritikan selama pemerintahan. Menanggapi hal ini, ketua fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari menyebut, pemprov Riau dengan DPRD Riau memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan daerah hingga ke tingkat desa.

Sejak dilantik menjadi Gubernur Riau pada tahun 2019 lalu, Syamsuar sudah langsung membuat kebijakan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Karmila Sari yang saat itu menjadi wakil ketua komisi III DPRD Riau menyebutkan program tersebut ternyata mampu meningkatkan perekonomian di tingkat desa, dimana saat ini terdapat 159 desa mandiri, 520 desa maju, 801 desa berkembang, 87 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal di provinsi Riau. Bahkan Wakil Menteri Desa, Budi Arie mengapresiasi pemprov Riau karena di tahun 2022 lalu ada sebanyak 159 desa menyandang predikat desa mandiri, padahal di tahun 2019 hanya 10 desa saja. DPRD Riau dan Gubernur Syamsuar menargetkan pada tahun 2024 desa mandiri akan semakin bertambah dan desa sangat tertinggal di provinsi Riau tidak ada lagi.

Baca Juga: Lebaran Terakhir Sebagai Gubernur, Ridwan Kamil Pamit Pada Jamaah Shalat Id di Masjid Al-Jabbar

Gagasan oleh pemprov Riau ini sesuai dengan misi Gubernur Riau yang dituangkan dalam RPJMD Riau 2019-2024, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Bantuan keuangan khusus ini akan diprioritaskan terhadap desa-desa di Riau untuk maju. Adapun besaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa tahun 2023 adalah Rp 278 milyar 425 juta dengan rata-rata per desa sebesar Rp 175 juta. Ini cukup terukur sebab saat ini Riau menjadi provinsi kedua di tingkat nasional dengan jumlah desa mandiri terbanyak setelah provinsi bali. Ini menandakan bahwa masyarakat Riau sangat antusias untuk maju dan mandiri.

Pemerintah menghargai mereka yang sudah berkembang dan maju ini dengan pemberian dana yang lebih selektif agar bumdes semakin konsisten dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan di APBDes-nya. Tak hanya Bankeu untuk Bumdes saja, Gubernur Riau Syamsuar juga cukup peduli dengan dunia pendidikan, dimana pada tahun 2023 ini saja ada 18 Unit Sekolah Baru (USB) yakni 14 SMA dan 4 SMK yang tersebar di kabupaten kota.

Untuk bangunan USB SMA tersebut ada tiga unit di Pekanbaru, tiga unit di Indragiri Hulu, satu unit di Indragiri Hilir,  dua unit di Siak, tiga unit di Rokan Hilir, dan satu unit di Rokan Hulu. Sedangkan USB SMK ada satu unit si Rokan Hulu dua unit di Bengkalis dan satu unit di Siak. Ini membuktikan bahwa pemprov bersama dengan DPRD Riau sangat memberi perhatian yang besar untuk sektor perekonomian dan pendidikan. Karena keduanya ini variabel penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Gubernur Syamsuar juga sudah memikirkan bagaimana sdm guru di provinsi Riau, dengan menjalin kerjasama dengan cambridge press and assesment. Dimana para guru akan dilatih untuk bisa menjadi trainer bahasa inggris.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Beri Selamat PDIP Atas Penetapan Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Selain itu secara bertahap saat ini juga sedang disiapkan dana untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kuota yang diizinkan oleh pusat melalui Menpan-RB dan mendikbud. Di bidang ketenagakerjaan ada pengiriman tenaga kerja yang magang selama 6 bulan di jepang. Program ini memberi kesempatan untuk masyarakat Riau mengembangkan wawasan dan pengalaman di perusahaan jepang, dan pemerintah menyiapkan dana untuk ini. Di bidang perikanan, sudah ada kerjasama pemerintah dengan JICA (Japan International Corporation) untuk membangun pelabuhan di Bagansiapiapi. Lokasi strategis dan sumber daya perikanan yang melimpah harus dimaksimalkan dengan baik. Ini juga salah satu solusi untuk memutuskan aktivitas illegal fishing dan peningkatan ekonomi Riau khususnya Rokan Hilir.

Di bawah kepemimpinan Syamsuar, Riau juga menjadi provinsi yang paling tinggi se-indonesia dalam Universal Health Coverage (UHC) dengan kuota 55% anggaran disupport APBD provinsi dan selebihnya ditanggung oleh APBD kabupaten,kota. Sudah ada 8 kabupaten/kota yang terpenuhi 100% UHC, dan menyusul 4 kab/kota lagi. Ini juga bentuk kepedulian Gubernur Riau untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. (sumber)

 

fokus berita : #Karmila Sari #Syamsuar