Mahadi Nasution: Tidak Ada Dualisme SOKSI, Munas Perkumpulan SOKSI di Riau ilegal

10 Desember 2022

Berita Golkar - Beredar informasi Kelompok yang menamakan Perkumpulan SOKSI yang dipimpin Ali Wongso Sinaga menggelar Munas XI di Pekan Baru, Riau, 9-11 Desember 2022.

Acara yang dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus ini bukan kegiatan resmi Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang memiliki benang merah sejarah dengan SOKSI yang didirikan Almarhum Bapak Mayjen TNI (Purn) Prof. Suhardiman pada tanggal 20 Mei 1960. Demikian kutipan Sekjen Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun di beberapa media hari ini.

Wakil Bendahara Umum Depinas SOKSI, Mahadi Nasution menjelaskan bahwa Depinas SOKSI Periode 2020-2025 yang sah di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit sebagai Ketua Umum dan Mukhamad Misbakhun sebagai Sekjen hasil Munas SOKSI XI yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta pada tanggal 24-26 Juli 2020.

Baca Juga: Optimis Kondisi Ekonomi Indonesia Membaik, Airlangga Hartarto: Tahun Depan Kita Mampu Take Off!

"Jadi tidak ujug-ujug timbul menamakan organisasi SOKSI, Selain Legal standing yang sah, SOKSI yang aspirasi Politiknya ke Partai Golkar juga harus memiliki de facto politik di Partai Golkar" ujar Mahadi.

Mahadi Nasution juga mengaku tahu betul proses SK Kemenkumham Perkumpulan SOKSI terbit. Karena, dirinya pernah bersama kelompok tersebut, bahkan sebagai Ketua Organizing Committe Munas kelompok mereka pada Juli 2017, di Hotel Menara Peninsula.

"Tidak ada SK terbit setelah Munas mereka tersebut, atas dasar inilah DPP Partai Golkar pada Munaslub Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta 19-20 Desember 2020 mengakui dan mengesahkan SOKSI di bawah Kepemimpinan Ade Komaruddin yang dilanjutkan oleh Ahmadi Noor Supit saat ini." paparnya.

Baca Juga: Eks Ketua PDIP Humbahas, Dosmar Banjarnahor Bakal Maju Caleg DPR RI Dari Partai Golkar

Mahadi mendengar langsung pengakuan dan pengesahan DPP Partai Golkar tersebut dibacakan Sekretaris SC, Sarmuji, saat ini menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur. "Hal inilah yang membuat Saya kembali ke jalan yang benar, kembali ke rumah besar SOKSI. Saya menghadap dan menghaturkan maaf kepada Mas Bobby Suhardiman saat itu." lanjutnya.

Mahadi menghimbau individu-individu yang mengaku SOKSI tersebut untuk segera kembali ke jalan yang benar, jangan terpengaruh sesat berpikir segelintir oknum yang menggunakan organisasi yang kita cintai ini demi kepentingan pribadi semata.

"De facto politik Depinas SOKSI d internal Partai Golkar juga membuktikan bahwa seluruh Kader Golkar se-Indonesia tahu dan sadar tidak ada dualisme di tubuh SOKSI, terbukti juga tidak adanya Anggota DPR baik pusat dan daerah yang bergabung dengan mereka, sebagian besar pengurus mereka hanya orang-orang baru yang tidak mengerti sejarah SOKSI apalagi tentang Partai Golkar." ucap Mahadi Nasution yang bergabung dengan SOKSI sejak 2002 sebagai Wakil Ketua Depidar XXXII Kepulauan Riau.

Baca Juga: Idah Syahidah Salurkan Bantuan Program Rutilahu Untuk Ratusan Warga Sumalata, Rp. 20 Juta Per KK

Menurut Mahadi, kehadiran Sekjen DPP Partai Golkar dalam acara mereka bukan sikap resmi Partai Golkar jika dibandingkan dengan Munas Depinas Soksi 2020 yang dihadiri formasi lengkap Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus, beserta jajaran pengurus DPP lainnya termasuk Pimpinan dan Pengurus Tri Karya dan Hasta Karya, bergema dukungan dalam munas tersebut mengusulkan calon Presiden Partai Golkar 2024 Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan ini adalah usulan paling awal dari seluruh Tri Karya dan Hasta karya atau organisasi yang mendirikan atau didirikan Partai Golkar.

Mahadi berharap kepada segenap tokoh dan pemimpin Partai Golkar untuk menjaga soliditas internal Golkar, jangan malah membuat kegaduhan dan memperkeruh suasana internal SOKSI. "Saya curiga ada muatan tertentu beberapa tokoh Partai Golkar yang masih memberi ruang pada mereka, hal ini menjadi absurd sebagaimana di tahun politik ini Golkar harus solid dan bersatu mencapai Tri Sukses Politik, Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024." pungkasnya. {redaksi}

fokus berita :