Fraksi Golkar DPRD Bali Soroti Pembangunan 8 SMA/SMK Baru: Jangan Rugikan Swasta!

09 September 2022

Berita Golkar - Pembangunan delapan Sekolah Menegah Atas atau Kejuruan SMA/K oleh Provinsi Bali. Bali menjadi sorotan Fraksi Golkar DPRD Bali, pasalnya keberadaan sekolah Negeri ini akan berdampak pada eksistensi keberadaan sekolah swasta yang lebih awal berdiri dan sama-sama memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini disampaikan Wayan Rawan Atmaja saat membacakan pandangan Fraksi Golkar DPRD Bali terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan III Tahun 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Jumat (9/9/2022).

“Pembangunan gedung SMA dan SMK Negeri sudah tentu akan berdampak pada eksistensi sekolah-sekolah swasta, maka kami Fraksi Golkar mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif agar pembangunan gedung sekolah-sekolah Negeri tersebut tidak merugikan keberadaan sekolah-sekolah swasta,” tegas Politisi Golkar asal Badung ini.

Rawan juga mengapresiasi atas rencana Gubernur membangun 8 (delapan) SMA dan SMK Negeri di Bali, mengingat pembangunan sekolah dimaksud sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan serta menjawab tingginya angka partisipasi calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas terutama di daerah-daerah yang tidak dilayani oleh sekolah-sekolah swasta.

Baca Juga: Walikota Parepare Taufan Pawe Gelar Safari Zikir di Masjid Terapung BJ Habibie

“Saudara Gubernur juga telah berkomitmen melengkapinya dengan pemetaan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K ) dan tenaga kontrak,” imbuhnya.

Berkenan dengan rencana pembangunan sekolah tersebut, Fraksi Golkar berharap agar dianggarkan Detail Engineering Design (DED) dalam Anggaran Perubahan ini sehingga di Tahun Induk 2023 sudah dapat dilaksanakan pembangunan fisik gedung sekolah dimaksud.

Lebih jauh politisi senior Partai berlambang beringin ini mengungkapkan, saat ini antrean untuk layanan penyakit kanker di beberapa rumah sakit di Bali 2 hingga 8 bulan lamanya dan daftar tunggu menumpuk. Kondisi ini sangat miris, sehingga dibutuhkan ada kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi kondisi masyarakat kita ini.

Pihaknya mendorong agar Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan menambah alat kesehatan (alkes) canggih untuk memaksimalkan layanan kanker di Bali.

Baca Juga: Transformasi Seleksi Masuk PTN, Hetifah Apresiasi Keberpihakan Untuk Siswa Kurang Mampu 

“Sebenarnya DPRD Bali sudah pernah menyetujui anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk pengadaan peralatan kesehatan layanan kanker dengan teknologi canggih di RSBM. Namun, anggaran tersebut direfocusing karena kondisi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Namun, lanjut Rawan, saat ini mengingat ada dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) BLUD RSBM, dan RSBM telah mengajukan anggaran ke DPRD Bali pada APBD Perubahan 2022, maka Fraksi Partai Golkar mendukung pembangunan gedung pelayanan kanker dengan anggaran sebesar 31,6 miliar lebih dengan sistem tahun jamak (multiyears) mengingat pemasangan instalasi alkes harus bersamaan dengan pembangunan gedung. Pembangunan tersebut diharapkan sudah selesai pada tahun 2023. (sumber)

fokus berita :