Sahat Simanjuntak Dorong Pemprov Jatim Perbanyak Proyek Padat Karya

07 September 2022

Berita Golkar - Reaksi penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi patut segera disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Maraknya aksi demo mahasiswa baik di DPRD Jatim maupun DPRD kabupaten/kota adalah cermin bahwa masyarakat sedang resah serta kuatir ekonominya bakal turun dampak dari kenaikan harga BBM subsidi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengingatkan kepada semua pihak agar waspada dengan kondisi perekonomian pasca kenaikan harga BBM.

Politikus Partai Golkar ini mengaku dapat memahami reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM yang baru saja dilakukan pemerintah agar beban APBN untuk subsidi BBM bisa berkurang. 

Baca Juga: Ketua Kosgoro 1957 Kalbar, Adrianus Asia Sidot Targetkan Golkar Raih 5 Kursi DPRD Kota Singkawang

Di sisi lain, masyarakat juga tengah berusaha bangkit melakukan pemulihan ekonomi secara nasional dan regional Jawa Timur paska pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun.

“Di tengah upaya tersebut, kemudian BBM naik. Maka kita harus segera melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi efek-efek lainnya,” harap sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Rabu (7/9/2022).

Dijelaskan Sahat, kerja keras pemerintah provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-18 sebenarnya cukup berhasil. Terbukti, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,7% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional 5,4%. “Dan inflasi Jatim juga lebih rendah dibanding Juli 2022 lalu,” sebutnya.

Hanya saja, pasca kenaikan harga BBM ini, penjelasan dari Kabiro kebijakan fiskal kementerian keuangan RI, bahwa inflasi akan naik sampai 6,6 hingga 6,8 persen di akhir tahun 2022 dampak dari kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Ciptakan Lapangan Kerja, Menko Airlangga: Seluruh Fisik Proyek Strategis Rampung Sebelum 2024

Sehingga untuk mengatasi hal ini pemerintah pusat menyediakan beberapa kompensasi bansos 24 Triliun, BLT pekerja dan sebagainya.

“Termasuk pemerintah pusat juga menginisiasi agar pemda menggunakan bantuan transfer daerah untuk stimulus pada pelaku usaha termasuk ojek online, nelayan, petani dan pelaku UMKM,” jelas Sahat.

Akan tetapi, kata Sahat, hal tersebut belum cukup untuk mengendalikan situasi paska kenaikan BBM di Jatim. Dengan kenaikan BBM ini cepat atau lambat pasti menimbulkan inflasi. “Walaupun kita masih menggunakan istilah inflasi yang terkendali, tetap perlu diantisipasi serius,” pinta wakil ketua DPRD Jatim.

Dengan kenaikan harga BBM ini, ketersediaan barang dan jasa di tengah masyarakat pasti akan berkurang. Setelah BBM naik, maka produksi barang juga akan mengalami kenaikan karena biaya produksi menjadi lebih tinggi.

Walaupun ada subsidi solar industri maupun subsidi ongkos angkut. Inflasi ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena  harga-harga meningkat termasuk sembako. “Makanya kita harus punya cara-cara lain untuk menumbuhkan daya beli masyarakat,” tegas Sahat.

Baca Juga: Dave Laksono Pastikan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Solid

Sebagai pimpinan DPRD Jatim, pihaknya selalu mencermati situasi terkini dari masyarakat. Sehingga dalam satu dua bulan ke depan pemprov Jatim segera melakukan penanganan maksimal.

“Saya mengusulkan kepada Pemprov Jatim agar memperbanyak proyek padat karya agar geliat ekonomi di masyarakat bawah masih tetap tumbuh,” cetus Sahat.

Peredaran uang di tengah-tengah masyarakat harus tetap terjaga sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. “Semoga kenaikan BBM ini bisa tetap mendukung pemulihan ekonomi, meski situasinya sulit bagai pemerintah dan bagi kita semua,” pungkas Sahat. (sumber)

fokus berita :