Harga BBM Naik, Legislator Golkar: Rakyat Kembali Menelan Pil Pahit
07 September 2022
Berita Golkar - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Irmawati Zainuddin menolak kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi yang memaksa masyarakat menelan pil pahit.
“Sangat menolak, itu kebutuhan sehari bagi masyarakat, kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tentunya akan berdampak kebutuhan pokok rakyat Indonesia dan yang pastinya akan semakin menambah pengeluaran sehari-hari masyarakat, tentunya itu akan meresahka,” terang Irmawati.
Legislator Golkar itu pun berharap Presiden Joko Widodo dapat menjau kembali kebijakan yang dikeluarkan pada 3 September 2022.
Baca Juga: Legislator Golkar DPR Singgih Januratmoko Dukung Kemandirian Ekonomi Para Petani Sukoharjo
“Kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi itu merupakan bentuk ketidak berimpatinya pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi pasca pandemi covid-19,” ungkap Irmawati.
Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo itu tentu akan memaksa menelan pil pahit. “Kondisi Masyarakat sekarang kan dalam pemulihan ekonomi, pendapatnya belum begitu membaik, jadi masyarakat delema, jika kebijakan itu tidak ditinjau kembali, ya masyarakat lah yang menelan pil pahit,” tuturnya.
Irmawati mengatakan hal itu lantaran sebagaian besar penduduk Kabupaten Jeneponto itu berprofesi petani, yang dalam mengolah lahan taninya mengunakan BBM.
“Kita ini menjadi simalakama, disisi lain harga sudah ditetapkan dan berjalan. Kami selaku wakil rakyat, tentu sangat prihatin, dengan kondisi yang harus dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat di Jeneponto,” pungkasnya. (sumber)
fokus berita :
Artikel Lainnya
