Ketua DPRD Buru, Rum Soplestuny Ajak Semua Pihak Awasi Distribusi Solar dan Pertalite

06 September 2022

Berita Golkar - Ketua DPRD Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny mengajak semua pihak untuk bersama melakukan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah itu.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM ini harusnya dilakukan secara kolektif untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga BBM, termasuk BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar.

Ajakan itu disampaikan M. Rum Soplestuny, saat menanggapi aksi unjuk rasa, yang digelar OKP Cipayung Plus Kabupaten Buru, pada Senin (5/9/2022) kemarin.

"Perlu kita kawal bersama untuk masalah BBM ini, mulai dari Pertalite, Pertamax, Solar dan Minyak Tanah dalam pendistribusian harus kita kawal," ujar Soplestuny.

Baca Juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Bambang Patijaya Minta Kompensasi Kenaikan Harga BBM Cair Lebih Dulu

Menurutnya, DPRD) Buru akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia BBM untuk melakukan pengawasan distribusi BBM.

"Kita akan bentuk Satgas atau tim investigasi, di dalamnya terdapat DPRD minimal Komisi II, mahasiswa, kepolisian dan Pemda dalam hal ini Disperindag, sebab pengawasan itu sebenarnya ada di Disperindag, karena agen melapor ke Disperindag, lalu pangkalan itu yang distribusi ke masyarakat," ungkapnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Buru itu menegaskan, masalah pendistribusian BBM harus dikawal bersama, agar tidak ada mafia BBM dan stok tetap stabil, sehingga tidak ada lagi kelangkaan.

"Kita perlu kawal bersama, sehingga in syaa Allah kita mampu menjaga stok ini, jadi fungsi kita maksimalkan pengawalan untuk minyak tanah dan sebagainya. In sya Allah kalau pengawalan kita maksimalkan, maka bisa efektif," ucap Soplestuny.

Soplestuny berjanji, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil Disperindag Buru dan pihak terkait, untuk membentuk tim Satgas tersebut.

Baca Juga: Ustadz Reza Zulkifli Bakal All Out Bawa Satkar Ulama Sumbar Menangkan Airlangga

"Mungkin dalam waktu satu atau dua hari ini, kita undang lagi eksekutif untuk kita bentuk tim investigasi atau tim Satgas," kata dia.

Sementara untuk kenaikan harga BBM, politisi Partai Golkar ini menegaskan, secara pribadi dirinya menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut.

"Untuk kenaikan BBM kita sepakat menolak, saya secara pribadi juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab itu, berikan kesempatan untuk kita bicarakan, karena lembaga ini bukan lembaga ketua DPRD secara personal, tapi harus melibatkan semua teman-teman, karena punya banyak warna partai politik," tandasnya.

"Kalau memang ini kekuatan publik atau arus bawah memang harus kita mendukung, biar perlu kita berikan rekomendasi kaya dulu Omnibus law. Paling tidak ada rekomendasi yang kita akan buat dalam waktu dekat," tambah Soplestuny. (sumber)

fokus berita :